Penipuan pemilu

Kecurangan pemilu adalah praktik ilegal yang muncul ketika hasil pemilu secara artifisial dan sadar diubah demi kandidat atau partai.

Biasanya terjadi di semua jenis pemilu, mulai dari pemilihan pendahuluan partai untuk memilih calon hingga pemilihan umum, melalui pemilihan kota dan daerah. Konsekuensi dari kecurangan pemilu sangat berbeda. Kasus yang sangat populer adalah kasus mantan Presiden Bolivia Evo Morales, yang, di bawah tekanan dari warga, akhirnya menyerukan pemilihan baru untuk tahun 2020. Tetapi pengunduran diri dan seruan pemilihan baru bukanlah yang paling umum dalam kasus ini, pada kenyataannya, itu biasanya terjadi, jika tidak, penguasa, penulis langsung atau tidak langsung penipuan, tetap berkuasa. Namun, karena meningkatnya jumlah pemantau internasional dan badan-badan yang bertugas memastikan integritas pemilu, hal ini semakin sulit dilakukan.

Jenis penipuan pemilih

  • Pembelian suara: partai menjanjikan keuntungan langsung kepada sekelompok pemilih, seperti alokasi kontrak publik, pekerjaan atau jenis penghargaan lainnya jika mencapai hasil yang diharapkan. Ini menjadi pertimbangan.
  • Pengenalan atau pengurangan surat suara di kotak suara: Untuk kenyamanan, surat suara dari pihak tertentu dilemparkan ke dalam kotak suara untuk mengubah hasil secara langsung (pucherazo).
  • Suara orang yang sudah meninggal: Surat suara diberikan di tempat pemungutan suara yang menetapkannya dalam daftar untuk orang yang sudah meninggal.
  • Paksaan: Tekanan yang diberikan oleh sekelompok atau orang terhadap pemilih untuk memilih dalam satu arah atau yang lain.
  • Suap: Penghitungan suara dari meja tertentu diubah melalui pembayaran mereka yang bertanggung jawab atas penghitungan.
  • “Pengadilan miring”: Ini tentang mempersulit partai-partai saingan sehingga lebih sulit bagi mereka untuk bersaing dalam pemilihan. Partai yang berkuasa menyalahgunakan sumber daya publik untuk keuntungannya. Ini tipikal rezim otoriter yang kompetitif.

Contoh yang relevan

Dari abad ke-19 hingga hari ini kita memiliki banyak kasus kecurangan pemilu, terutama di abad ke-20 dengan perluasan demokrasi. Beberapa contoh ini adalah:

  • Spanyol 1876 – 1923: Periode yang ditandai dengan restorasi Bourbon. Periode ini ditandai dengan pergeseran antara partai liberal dan konservatif. Untuk memastikan turnismo ini dan stabilitas rezim, hasil pemilu dimanipulasi dengan cara “pucherazo” yang terkenal, yang terdiri dari menghapus atau menambahkan surat suara ke kotak suara untuk mengubah hasil.
  • Pemilihan umum Bolivia 2019: OAS (Organisasi Negara-Negara Amerika) telah mengkonfirmasi kecurangan pemilihan ini demi Evo Morales. Laporan OAS menegaskan bahwa catatan pemilu dimanipulasi, perubahan terdeteksi di dalamnya dan tanda tangan juri meja dipalsukan. Ia juga mengklaim bahwa data dialihkan ke server tersembunyi, memungkinkan manipulasi data. Tekanan warga memaksa mantan presiden untuk meninggalkan negara itu dan mengadakan pemilihan baru.
  • Pemilu Meksiko 1988: Saat ini, di Meksiko data pemilu dikomunikasikan ke CFE melalui telepon, pada saat penghitungan awal calon PRD unggul dalam pemilu. Mengingat hal ini, pemerintah federal memerintahkan penangguhan pengiriman informasi, meskipun itu dijual sebagai “kejatuhan sistem.” Saat penghitungan dilanjutkan, kandidat lawan, kandidat PRI, memimpin, dan akhirnya memenangkan pemilihan.

Related Posts

© 2023 News Fiqihislam