Hai teman-teman, berikut ini akan disajikan 10 Contoh Soal Essay dan Jawaban Dinamika Bernegara Geopolitik. Mudah-mudahan saja 10 Contoh Soal Essay dan Jawaban Dinamika Bernegara Geopolitik ini memberikan manfaat yang banyak.
Soal No. 1). Identifikasi perbedaan mendasar antara negara kesatuan dan negara serikat!
Jawaban:
Perbedaan negara kesatuan dan negara serikat ada di susunan pemerintahan serta persebaran wewenang antara pusat dan wilayah. Pada umunya di negara kesatuan semuanya terpusat di pemerintahan pusat yang terletak di ibukota, sementara pada negara serikat wewenang dan pemerintahan dibagi antara pemenrintahan pusat dan negara bagian.
Soal No. 2). Analisislah kehidupan bernegara pada masa Orde Lama!
Jawaban:
Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.
Soal No. 3). Kemukakan mengenai letak geografis Indonesia!
Jawaban: Secara geografis Indonesia terletak di posisi yang amat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Dalam hal ini, karena terletak di antara dua benua dan dua samudera Indonesia berada pada posisi silang dunia (world cross position) yang menjadikan Indonesia sebagai pusat jalur lalu lintas dunia.
Dalam skala kecil, secara geografis Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain, seperti di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah Selatan berbatasan dengan negara Australia. Sebelah Timur berbatasan dengan Papua Nugini.
Soal No. 4). Mengapa Indonesia disebut Negara kepulauan?
Jawaban:
Indonesia disebut-sebut sebagaiNegara kepulauan karena Negara ini terdiri dari banyak sekali pulau yang membentang dari Sabang di ujung barat hingga ke pulau Merauke di ujung timur. Jumlah total pulau diIndonesia baik yang dihuni maupun tidak jumlahnya lebih dari 17.000 pulau.
Negara kepulauan merupakan suatu wilayah negara yang memiliki banyak pulau dan keberagam suku, adat istiadat, dan kebudayan yang berada dalam satu wijayah yaitu negaraitu sendiri. negara kepulauan merupakan hasil keputusan dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa yang berarti negara yang seluruhnya terdiri dari satu.
Soal No. 5). Kemukakan pendapat anda mengenai konsep geopolitik Indonesia!
Jawaban:
pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional sehingga prinsip geopolitik menjadi dasar perkembangan wawasan nasional.
Soal No. 6). Tunjukan bukti bahwa Indonesia menyenbut kepulauan Indonesia bercirikan Nusantara!
Jawaban:
Pada UUD 1945 Bab IXA tentang wilayah negara, pada pasal 25A yang bunyinya :
“NKRI adalah sebuah negara yang berciri nusantara dgn wilayah yang batas batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU”
Soal No. 7). Kemukakan makna kesatuan politik yang terdapat dalam konsep wawasan Nusantara!
Jawaban:
Makna kesatuan politik yang terdapat di dalam konsep wawasan nusantara mempunyai makna agar di dalam wawasan bernusantara seseorang harus dapat menerapkan politik ke dalamnya dan menggunakan politik itu dengan cara yang positif dan mampu menjadi landasan.
Soal No. 8). Identifikasi ciri-ciri negara kesatuan!
Jawaban:
- Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar atau adanya satu pemerintahan pusat yang
memegang seluruh kekuasaan pemerintah - Terdapat satu konsitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.
- Adanya seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat.
- Kekuasaan pemerintahan bisa diselenggarakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya melaksanakan semua ketentuan dan kebijakan dari pemerintah pusat, yang disebut system sentralisasi. Bisa saja pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaannya sebagai urusan pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah.
Soal No. 9). Analisislah latar belakang diterapkannya sistem desentralisasi!
Jawaban:
Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurusi semua urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat yang berdasarkan pada prakarsa dan aspirasi dari rakyat. Dengan adanya desentralisasi ini, maka munculah istilah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah.
Latar belakang diterapkannya sistem desentralisasi adalah dorongan dari rakyat dan keinginan dari rakyat untuk mewujudkan suatu demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Melalui otonomi yang diberikan pusat kepada daerah, diharapkan akan terwujudnya pemerataan infrastuktur pembangunan daerah pelosok karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa-desa yang pada dasarnya berada di daerah yang pelosok.
Melalui otonomi daerah yang diberikan dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan menjadi wakil dan menjadi tangan panjang pemerintah pusat dalam melayani masyarakat, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan-persoalan daerah masing-masing. Sehingga akan menciptakan efisiensi pelayanan karena jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat daerah lebih dekat dibandingkan jarak pemerintah pusat dengan masyarakat daerah.
Soal No. 10). Kemukakan ciri-ciri pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia!
Jawaban:
- Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
- Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
- Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif.
- Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.