Apa Yang Menyebabkan Transaksi Sewa Menyewa Batal

Transaksi sewa berikutnya menjadi batal karena rusaknya barang sewaan yang ditentukan dalam transaksi, misalnya hewan dan buruh yang ditentukan mati, atau rumah yang disewakan mengalami keruntuhan, sekalipun karena ulah penyewa sendiri pada waktu penggunaan yang akan datang. Dikatakan demikian karena manfaat dan jasa yang dimaksudkan dalam transaksi sewa sudah tidak ada lagi.

Tetapi yang batal bukanlah transaksi yang lalu, yaitu sesudah dilakukan penyerahan, jika selama masa tersebut ada ongkos sewanya, mengingat tetapnya transaksi sesudah diadakan penyerahan. Dengan demikian, merupakan suatu keharusan pula pembayaran ongkos sewa berdasarkan persentasi harga yang disebut di dalam transaksi, tetapi dengan mempertimbangkan ongkos sewa menurut pasaran.

Tidak termasuk ke dalam pengertian ‘objek yang disewakan’ yaitu selainnya, seperti yang akan disebutkan kemudian; dan tidak termasuk ke dalam pengertian ‘yang telah ditentukan dalam transaksi’ yaitu barang sewaan yang masih dalam jaminan. Sesungguhnya jika keduanya mengalami kerusakan, maka hal itu tidak menetapkan terjadinya pembatalan, melainkan harus diganti dengan yang utuh.

Hak khiyar

Hak khiyar ditetapkan berdasarkan tenggang waktu, menurut pendapat yang dapat dipegang, karena adanya cacat yang terjadi, misalnya pada hewan (kendaraan) bersamaan dengan ditetapkannya transaksi tetapi masih belum diketahui, dan juga cacat yang diakibatkan karena kecelakaan, mengingat cacat tersebut merugikan.

Yang dimaksud dengan cacat ialah “sesuatu yang mempengaruhi kegunaannya hingga jelas akibatnya akan mengurangi biaya sewa.”

Mengganti pengguna jasa

Tidak ada hak khiyar dalam transaksi sewa yang masih ada dalam jaminan karena hewan yang disewa ternyata ada cacatnya, tetapi harus diganti dengan yang sehat.

Dalam transaksi menyewa barang atau dzimmah (tanggungan) diperbolehkan mengganti pengguna jasa, misalnya mengganti penumpang dan mengganti penghuninya. Boleh pula mengganti objeknya, seperti mengganti muatan yang diangkutnya; dan juga boleh mengganti rute, misalnya mengganti trayek yang dilaluinya dengan trayek yang berjarak sama atau kurang dari itu, selagi tidak disyaratkan dalam transaksi bahwa tiada penggantian pada objek dan rutenya.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Contoh Sewa Menyewa Dalam Islam

Tidak termasuk ke dalam pengecualian, yaitu kewajiban membayar uang sewa atas orang yang masuk ke dalam tempat pemandian air hangat atau menaiki perahu  misalnya, tanpa izin pemiliknya, sebab orang yang bersangkutan telah merasakan manfaatnya sekalipun tanpa ada penyerahan dari pihak pemilik. Masalahnya menjadi lain bila orang yang bersangkutan mendapat izin dari pemilik.

Jika salah satu pihak menyebutkan uang sewa, maka pemilik berhak memperolehnya dengan pasti bila transaksinya sah. Kalau transaksi tidak sah, maka yang berhak diterimanya hanyalah upah sewa menurut pasaran, bukan upah sewa yang disebutkan.

Upah sewa yang disebutkan dengan bahasa sindiran

Jika upah sewa disebutkan dengan ungkapan sindiran, misalnya: “Aku relakan kepadamu,” atau “Aku tidak akan mengecewakanmu,” atau “Bagaimana yang kamu sukai?”, maka yang wajib dibayar hanyalah ongkos sewa menurut pasaran.

Penyewa wajib membayar ongkos sewa yang disebut dalam transaksi

Ongkos sewa yang disebut di dalam transaksi sewa wajib dibayar oleh pihak penyewa dengan berlalunya masa sewa yang dibatasi dengan jangka waktu, atau dengan berlalunya masa kesediaan memenuhi tugas bagi sewa yang dibatasi dengan masa kerja, sekalipun pihak penyewa masih belum dapat memanfatkannya (hingga mengalami kerusakan) karena yang disewanya itu rusak ti tangannya sendiri dan sekalipun pihak penyewa membiarkannya karena halangan semacam sakit atau perjalanan sangat menakutkan.

Dikatakan demikian karena kewajiban orang yang menyewakan jasa hanyalah menyelesaikan kerjanya dengan baik, pihak penyewa tidak berhak mem-fasakh (membatalkan) transaksi hanya karena hal tersebut dan tidak boleh pula mengembalikannya sampai ia memperoleh kemudahan untuk mengerjakannya.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Hukum Islam Mengenai Sewa Yang Lewat Batas Waktu

Seandainya seseorang menyewa seekor hewan untuk dinaiki selama hari ini dan kembali pada keesokan harinya, kemudian ternyata dia tinggan di tempat tujuannyadan baru kembali pada hari ketiga, maka untuk hari ketiganya dia pun dikenakan sewa. Dikatakan demikian karena pemakaiannya melebihi batas yang ditentukan dalam transaksi.

Seandainya seseorang menyewa seorang budak untuk suatu pekerjaan yang telah dimaklumi tanpa dijelaskan tempat kerjanya, kemudian budak itu dibawanya pergi dari tempat transaksi dilakukan ke tempat lain, ternyata budak yang disewa itu minggat, maka penyewa dikenai tanggung jawab harga budak tersebut berikut upah sewanya.

Tukang benatu diperbolehkan menahan pakaian

Tukang benatu boleh menahan pakaian yang dicuci padanya sebagai bahan jaminan dari upahnya yang belum dibayar, hingga pemilik baju menebusnya dengan membayar upah benatunya.

Tiada upah dalam pekerjaan yang tidak disyaratkan adanya upah

Tiada upah bagi suatu pekerjaan, seperti pencukur rambut, menjahit pakaian, menyetrika, dan mencelupnya dengan obat pencelup milik pemilik baju, bila tidak disyaratkan adanya upah kerja.

Seandainya seseorang menyerahkan kain miliknya kepada penjahit untuk dibuat pakaian, atau kepada tukang benatu untuk disetrika, atau tukang celup untuk diwarnai, lalu tukang tersebut mengerjakannya tanpa ada seorang pun dari kedua belah pihak yang menyebutkan upahnya dan tidak pula menyebut kata-kata yang menunjukkan pengertian adanya upah, maka pekerja tidak berhak menerima upah karena kedudukannya dianggap kerja bakti.

Ar-Rauyani di dalam kitab Al-Bahr mengatakan bahwa ditetapkan demikian karena seandainya seseorang mengatakan, “Tempatkanlah aku di dalam rumahmu selama satu bulan saja.” Lalu pemilik rumah menempatkannya, maka pemilik rumah tidak berhak mendapat uang sewa, menurut kesepakatan ulama, sekalipun menurut tradisi hal tersebut dianggap sebagai transaksi sewa, karena tidak mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Bagaimana Hukum Islam Bila Ada Kerusakan Pada Barang Sewaan

Perihal penyewa sama dengan orang upahan, dia pun adalah orang yang dipercaya terhadap barang yang dikerjakannya, sekalipun masa upahnya telah habis. Oleh sebab itu, tidak ada tanggungan atas salah seorang dari keduanya (penyewa dan orang upahan) bila terjadi kerusakan.

Seandainya seseorang menyewa seekor hewan, tetapi sebelum dia memanfaatkannya hewan tersebut sudah rusak; atau seseorang menyewa mesin jahit untuk menjahit pakaian; atau menyewa suatu alat untuk mencelup pakaian, lalu alat tersebut rusak, maka tidak ada tanggungan atas penyewa terhadap kerusakan tersebut (jika pemakaiannya menurut ketentuan yang berlaku).

Dalam hal ini sama saja apakah orang upahan mengerjakannya sendiri atau tidak, misalnya penyewa duduk bersamanya sambil mengawasi, atau memanggilnya ke rumah untuk bekerja di rumahnya.

Keduanya tidak dikenai tanggung jawab kerusakan, kecuali jika sembrono dalam pemakaian, misalnya pihak penyewa tidak memanfaatkan hewan yang disewanya hingga mengalami kerusakan karena suatu sebab, mislanya terkena runtuhan kandangnya; seandainya saat itu hewan tersebut dimanfaatkan, maka ia akan terhindar dari keruntuhan kandang. Contoh lainnya adalah, pihak penyewa memukuli atau membebaninya atau menumpanginya dengan beban di luar kapasitas daya angkutnya.

Seorang penjaga toko misalnya, ia tidak dibebani tanggungan jika ada orang lain yang mengambil barang yang ada di dalamnya. Az Zarkasyi mengatakan, “Tiada tanggungan pula atas penjaga keamanan (satpam).”

Contoh lain, seseorang menyewa seorang pekerja untuk menggembalakan hewannya, kemudian pekerja itu menyerahkan kepada orang lain untuk menggembalakannya, maka masing-masing dari keduanya dikenai tanggung jawab (bila ada kerusakan). Akan tetapi, tanggung jawab ditetapkan kepada pihak yang merusakkannya.

Contohnya lag, seorang pembuat roti berlebihan dalam menggunakan bahan bakar, atau seorang murid meninggal dunia karena dipukuli oleh pengajarnya. Dalam hal ini keduanya dikenakan tanggung jawab.

Pengakuan buruh

Seorang buruh dalam pengakuannya menyatakan bahwa dia tidak berbuat lalai. Hal itu dapat dibenarkan selagi tidak ada dua orang saksi ahli penyidik yang memberikan pernyataan kebalikannya.

Transaksi Sewa Menyewa Dalam Aturan Islam

Tidak termasuk ke dalam pengertian ‘tidak mengandung makna memiliki barang yang disewa’ yaitu transaksi yang mengandung makna pemilikan barang yang disewanya. Karena itu, tidak sah menyewa kebun untuk buahnya. Dikatakan demikian, karena barang-barang itu tidak dapat disengaja dimiliki hanya dengan transaksi sewa-menyewa. Denga kata lain, penyewa hanya berhak memiliki jasa atau pemanfaatannya saja.

At-Tajus mengutip perkataan ayathnya, yaitu Taqiyyus Subuki. Ia memilih pendapat yang mengatakan sah menyewa pohon karena buahnya.

Mereka memberikan keterangan bahwa sah menyewa parit atau sumur untuk memanfaatkan air yang ada padanya karena diperlukan.

Menyewa tanah untuk mengubur

Di dalam kitab Al-‘Ubad disebutkan bahwa tidak boleh menyewa tanah untuk mengubur jenazah, karena haram menggali kembali kuburan sebelum tubuh mayat hancur hingga tinggal tulang-belulangnya saja, sedangkan saat hancurnya jenazah (mayat) tidak dapat diketahui.

Pemilik wajib menyerahkan kunci rumah yang disewakan kepada penyewa

Pihak mukri (pemilik barang) diwajibkan menyerahkan kunci rumah yang disewakannya kepada pihak muktari (penyewa). Seandainya kunci tersebut hilang di tangan penyewa, pihak yang menyewakan wajib memperbaruinya.

Yang dimaksud dengan kunci ialah kunci yang terpasang pada pintu. Barang lain selain kunci tersebut tidak wajib diserahkan kepadanya; bahkan tidak pula kunci gembok, karena disamakan dengan barang-barang bergerak lainnya.

Pihak mukri wajib pula memperbaiki rumah yang disewakannya (sebelum dihuni oleh penyewa) dengan memugar dan memelester lotengnya, memasang pintu dan memperbaiki yang rusak.

Penyewa berhak melakukan khiyar

Kewajiban melakukan hal tersebut bukan berarti pihak mukri berdosa karena meninggalkannya, atau dia diharuskan secara paksa mengerjakannya. Jika pihak mukri tidak mau melakukannya, maka pihak muktari (penyewa) berhak melakukan khiyar.

Jika pihak mukri segera mengerjakan hal tersebut, yakni yang diwajibkan atas dirinya, memang demikianlah yang diharapkan. Akan tetapi, jika dia tidak mau, pihak muktari (penyewa) berhak melakukan khiyar jika manfaat atau kegunaan dari apa yang disewanya berkurang (karena belum diperbaiki).