10 Contoh Soal Pilihan Ganda tentang Hukum dan Peradilan beserta jawaban

Hai teman-teman, berikut ini admin akan memberikan 10 Contoh Soal Pilihan Ganda tentang Hukum dan Peradilan beserta jawaban. Mudah-mudahan 10 Contoh Soal Pilihan Ganda tentang Hukum dan Peradilan beserta jawaban ini memberikan manfaat yang banyak.

Soal No. 1) Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang….
A. pelaksanaan hukum
B. pengaawasan
C. pengamanan
D. penberi nasehat
E. peradilan
Jawaban: E

Soal No. 2) Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ….
A. Sosial, ekonomi dan function publik
B. Hankam, politik dan sosial
C. Sosial, politik dan ekonomi
D. Politik, hankam dan HAM
E. Ekonomi, politik dan budaya
Jawaban: A

Soal No. 3) Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan ….
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata usaha negara
Jawaban: C

Soal No. 4) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah ….
A. Penguasa negara
B. Undang-undang
C. Budaya
D. Kesadaran Masyarakat
E. Politik
Jawaban: B

Soal No. 5) Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh….
A. Prof, Dr.Notonegoro, SH
B. Prof Mr, E.M. Meyer
C. S.M.Amin, SH
D. Leon Duguit
E. Utrech
Jawaban: D

Soal No. 6) Ius constitutum adalah hukum yang …
A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
B. berlaku umum dalam suatu negara
C. Memuat perintah dan larangan
D. Hanya berlaku bagi orang tertentu
E. Mengatur cara melaksanakan aturan
Jawaban: A

Soal No. 7) Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum….
A. Formal
B. Objektif
C. Positif
D. Subjektif
E. Materil
Jawaban: E

Soal No. 8) Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah…
A. DPA
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: E

Soal No. 9) Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. pasal 27 ayat 1
E. pasal 29 ayat 2
Jawaban: D

Soal No. 10) Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut….
A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
Jawaban: B

Soal Essay dan Jawaban Perlindungan dan Penegakan Hukum

Hai kawan-kawan, berikut ini akan disajikan Soal Essay dan Jawaban Perlindungan dan Penegakan Hukum. Semoga Soal Essay dan Jawaban Perlindungan dan Penegakan Hukum ini memberikan manfaat yang banyak.

Soal No. 1). Analisislah disertai contoh mengenai pengadilan khusus!

Jawaban:
Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA yang diatur dalam Undang-undang.
Contohnya adalah Mahkamah.

Soal No. 2). Identifikasi tugas hakim Sebagai salah satu kelengkapan peradilan!

Jawaban:

  • Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
  • Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
  • Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya
  • Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabia diminta
  • Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami bilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).

Soal No. 3). Kemukakan tugas dan wewenang pengadilan tinggi!

Jawaban:
Tugas dan wewenang pengadilan tinggi sebagaimana disebutkan dalam UU no.8 ttg perubhn ats UU No.2 Th 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang mnyatakan:

Pengadilan Tinggi  bertugas dn berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Banding, dan bertugas/ berwenang mengadili di tingkat pertama dann terakhir, sengketa kewenngan mengadili antar Pengadilan negeri di Daerah Hukumnya.

Soal No. 4). Analisislah tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial!

Jawaban:
a. Untuk melakukan pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.
b. Menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman dengan meminimalkan pengaruh politik dalam pemilihan hakim agung dan pengawasan perilaku hakim.
Untuk menjaga supaya putusan lembaga peradilan tetap berkualitas dan konsisten.

Soal No. 5). Analisislah tujuan hukum nasional Indonesia

Jawaban:
Tujuan hukum nasional indonesia adalah untuk mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara beserta seluruh pejabat negara dan warga negara supaya semuanya dapat melaksanakan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang adil,makmur,dan sejahtera.

Soal No. 6). Identifikasi macam-macam hukum berdasarkan fungsinya!

Jawaban:
a. Hukum materiil, hukum yang berisi perintah-perintah dan larangan. Misalnya, larangan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau setiap orang tua harus mendidik dan memelihara anaknya sampai dewasa. Hukum materiil, antara lain, dapat ditemui dalam KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang.

b. Hukum formal atau hukum acara,keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan perbuatan yang melanggar hukum materiil. Dengan kata lain, hukum materiil ini berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh agar hukum dapat dilaksanakan. Hukum formal dapat ditemui dalam KUHP.

Soal No. 7). Identifikasi pengadilan dalam lingkungan peradilan militer!

Jawaban:
Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari :
a. Pengadilan Militer Utama
b. Pengadilan Militer Tinggi
c. Pengadilan Militer
d. Pengadilan Militer Pertempuran

Soal No. 8). Analisislah prinsip dari kewenangan Mahkamah Konsitusi!

Jawaban: MK adalah lembaga peradilan, maka :
a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
c. memutus pembubaran partai politik
d. memutus perselisihan tentang perselisihan hasil pemilu.

Soal No. 9). Kemukakan yang anda ketahui tentang hukum pidana!

Jawaban:
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Soal No. 10). Tunjukan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara!

Jawaban:
Kekuasaan kehakiman Negara Indonesia diatur dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25.

Syarat keabsahan gugatan

Syarat bagi keabsahan suatu gugatan adalah “didengar dan wajib ditanggapi”, khususnya yang menyangkut mata uang logam murni atau campuran, atau utang barang yang ada standarnya atau yang dapat ditaksir. Di saat mengatakan, “Aku menuntutnya sekarang,” hendaknya menyebutkan jenisnya, emas atau perak; juga menyebut kualitasnya, apakah utuh atau pecah, jika keduanya mempunyai nilai yang berbeda. Juga menyebut jumlahnya, umpamanya seratus dirham mata uang perak atau campuran cetakan asyrafiyyah.

Dikatakan demikian karena syarat utama bagi suatu gugatan hendaknya segala sesuatunya disebut dengan jelas agar dimaklumi.

Sesuatu yang telah dimaklumi timbangannya, seperti mata uang dinar, tidak disyaratkan menyebut beratnya, dan tidak disyaratkan menyebut nilai tentang mata uang yang tidak murni.

Dakwaan yang tidak dapat didengar

Tidak dapat didengar dakwaan seorang yang punya piutang terhadap orang yang berutang kepadanya dalam keadaan pailit dan telah terbukti kepailitannya. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa yang punya utang (yang pailit itu) mendapat sejumlah harta, tanpa menyebut penyebab, umpamanya dari hasil warisan atau usaha, dan jumlahnya.

Sedangkan dakwaan menyangkut barang ‘ain, yakni selain emas dan perak, yang dapat dilakukan penaksiran harga melalui spesifikasinya, seperti biji-bijian dan ternak, maka diharuskan menyebut spesifikasinya. Dengan kata lain, si pendakwa diharuskan menerangkan spesifikasinya, seperti yang terjadi pada transaksi salam (inden), tetapi tidak wajib menyebut harganya.

Apabila barang tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan barang yang dimaksud memerlukan penaksiran harga, maka wajib menyebut harganya di samping jenisnya. Umpamanya dikatakan, “Seorang budak yang harganya sekian.”

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Gugatan dan pembuktian

Pengertian ad-da’wa

Ad-da’wa menurut bahasa artinya “gugatan atau tuntutan”, sedangkan huruf alif yang ada pada akhirnya menunjukkan status ta-nits.

Sedangkan menurut istilah syara’ ialah “gugatan yang diajukan kepada hakim mengenai kepastian suatu hak milik yang ada di tangan orang lain.”

Bentuk jamaknya ialah da’aawaa atau da’aawii, sama wazannya dengan lafaz fataawaa yang juga boleh dibaca fataawii.

Arti bayyinah

Bayyinah artinya “para saksi”. Disamakan demikian karena melalui pernyataan mereka, perkara hak menjadi tampak jelas. Penyebutannya diutarakan dalam bentuk jamak karena bayyinah itu bermacam-macam bentuknya.

Dalil asal mengenai masalah ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu:

Seandainya manusia diberi menurut dakwaan mereka, niscaya akan banyak orang yang mendakwakan darah kaum lelaki dan harta benda mereka. Akan tetapi, telah diputuskan bahwa sumpah harus dilakukan oleh si tergugat.

Di dalam riwayat lain disebutkan:

Bukti harus dikemukakan oleh si penggugat, sedangkan sumpah harus dilakukan oleh orang yang mengingkarinya.

Makna mudda’i

Mudda’i (penggugat) ialah orang yang ucapannya berbeda dengan keadaan lahiriah, yaitu memberikan kesan terbebas dari segala tanggungan. Sedangkan mudda’a ‘alaih (si tergugat) ialah orang yang ucapannya bersesuaian dengan keadaan lahiriah.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak ialah mukallaf dan diharuskan menetapi hukum-hukum. Untuk itu, kafir harbi tidak terkena keharusan menetapi hukum-hukum, lain halnya dengan kafir dzimmi.

Kemudian jika gugatan yang diajukan menyangkut masalah hukuman qishash atau hukuman had menuduh berzina atau hukuman ta’zir, maka melaporkannya kepada kadi hukumnya wajib. Orang yang berhak tidak diperbolehkan main hakim sendiri dalam melaksanakan hukuman tersebut karena bahayangya amat besar. Demikian pula dalam kasus yang menyangkut berbagai macam transaksi dan fasakh, seperti masalah nikah, rujuk, cacat dalam nikah, dan jual beli.

Al Mawardi mengecualikan keadaan seseorang yang jauh dari sultan. Orang tersebut diperbolehkan melakukan eksekusi hukuman had menuduh berzina atau hukuman ta’zir.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Sumpah yang tidak bisa dianggap atau tidak bisa diterima

Seandainya wakil dari orang yang tidak ada di tempat mengajukan gugatan terhadap orang lain yang tidak ada di tempat, atau terhadap anak kecil atau mayat, maka sumpah tidak dipakai, melainkan peradilan dijalankan berdasarkan bukti yang ada, karena sumpah yang dilakukan oleh wakil tidak mempunyai kekuatan untuk menghaki (memiliki) sesuatu yang digugatnya, dan tidak pula atas dasar bahwa si pemberi wakil berhak memilikinya. Seandainya perkara tersebut dihentikan sampai menunggu kedatangan si pemberi wakil, niscaya sulitlah pengambilan hak melalui perwakilan.

Pengakuan tergugat belum dianggap hingga ada pengakuan dari wakil penggugat

Seandainya orang yang tidak ada di tempat telah hadir dan mengatakan kepada wakil si penggugat, “Orang yang mewakilkan kepadamu telah membebaskan diriku dari tanggungan itu,” atau “Aku telah melunaskan hutangku kepadanya. Maka tangguhkanlah perkaranya sampai dia tiba, agar dia bersumpah bahwa dirinya belum pernah membebaskanku (seperti apa yang kamu dakwakan),” maka permintaan ini tidak dapat dipenuhi. Kadi hendaknya memerintahkan si terdakwa (penggugat) supaya menyerahkan kepada si wakil apa yang dituntutnya. Kemudian pembebasan tersebut baru dilakukan setelah itu, jika si terdakwa mempunyai hujah yang menguatkannya. Dikatakan demikian seandainya perkara tersebut ditangguhkan sampai si penggugat datang, maka sulitlah pengambilan hak melalui perwakilan. Dengan kata lain, perwakilan tidak ada gunanya lagi.

Memang dibenarkan, si tergugat yang baru tiba berhak menyumpah wakil penggugat bila tergugat menuduhnya mengetahui si penggugat telah membebaskan dirinya dari utang. Sumpah yang akan dikatakan oleh si wakil mengandung sanggahan, sesungguhnya dirinya tidak mengetahui kalau orang yang mewakilkan kepadanya telah membebaskan si tergugat dari tanggungannya. Ini hanya sebagai misal, mengingat tuduhan ini boleh dilancarkan oleh si tergugat terhadap si wakil.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani