Ahli waris tuan mendakwa harta milik si tuan yang berada pada budak mustauladah

Seandainya ahli waris tuan mendakwa sejumlah harta milik si tuan yang ada pada tangan si budak mustauladah sebelum kematian si tuan, lalu si budak mustauladah mendakwa harta tersebut telah rusak sebelum tuannya mati, maka perkataan budak mustauladah dibenarkan melalui sumpah. Demikian menurut apa yang dibukil oleh Al Adzru’i.

Tetapi jika budak mustauladah mendakwa barang tersebut rusak setelah kematian tuannya, pengakuannya tidak dapat dibenarkan.

Al Qadhi (Iyadh) pernah memberikan fatwa sehubungan dengan kasus orang yang mengaku telah menyetubuhi budak perempuannya, lalu budak perempuan mendakwa bahwa dirinya pernah mengalami keguguran yang telah berupa manusia hingga membuatnya berhak menyandang status ummul waladdari dia. Fatwa Al Qadhi menyatakan bahwa pengakuan budak perempuan dapat dibenarkan jika pengakuannya sesuai dengan rasio melalui sumpahnya. Sebagai konsekuensinya budak perempuan tersebut merdeka setelah tuannya meninggal dunia.

Semoga Allah membebaskan kit dari neraka dan menghimpun kita ke dalam golongan orang-orang muqarrabin, terpilih, lagi bertakwa. Semoga Allah swt menempatkan kita di dalam surga firdaus sebagai tempat kita di akhirat.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarga serta para sahabatnya. Yaitu sepanjang mengingat-Mu dan mengingat orang-orang yang ingat, dan sepanjang lalai dari ingat kepada-Mu dan ingat kepadanya orang-orang yang lalai.

Semoga Engkau memasukkan kami ke dalam golongan mereka yang dilimpahi rahmat-Mu, wahai Yang Maha Pengasih melebihi semua para pengasih.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Seorang yang merdeka menghamili budak perempuannya

Apabila seorang yang merdeka menghamili budak perempuan yang dimilikinya, sekalipun tidak sepenuhnya dan sekalipun dia telah bersuami atau dalam keadaan haram disetubuhi. Lain halnya jika yang dihamili merupakan harta warisan dari orang yang berutang, sedangkan dia adalah ahli warisnya yang miskin. Kemudian budak perempuan tersebut melahirkan bayi dalam keadaan hidup atau mati atau berupa segumpal daging yang telah berbentuk seperti manusia, maka budka perempuan tersebut menjadi merdeka dengan kematian tuannya yang diperhitungkan dari pokok harta peninggalannya, lebih didahulukan daripada pelunasan utang-utang dan wasiat-wasiatnya, sekalipun budak perempuan itu hamil di saat sakit parah yang menyebabkan kepada kematian tuannya.

Perihalnya sama dengan anak yang dilahirkan dari hasil nikah atau hubungan zina dengan tuannya, anak tersebut merdeka setelah dilahirkan, yang diperhitungkan dari pokok harta peninggalan tuannya setelah si tuan meninggal, sekalipun ibunya meninggal terlebih dahulu sebelum tuannya meninggal dunia.

Seorang pemilik budak diperbolehkan menyetubuhi budak perempuan yang telah melahirkan anak darinya, menurut kesepakatan ijma’. Boleh pula mempekerjakan dan menyewakannya, demikian pula menikahkannya (dengan orang lain) tanpa persetujuannya.

Akan tetapi, si tuan tidak boleh memikirkannya kepada orang lain melalui transaksi jual beli atau hibah. Hal tersebut haram dan tidak sah transaksinya, demikian pula menggadaikannya.

Perihalnya sama dengan budak perempuan yang bersangkutan, yaitu anak yang dilahirkannya. Status merdeka si anak mengikut kepada ibunya setelah tuannya meninggal dunia. Dengan kata lain, tidak sah memilikkan anak tersebut kepada orang lain; perihalnya sama dengan ibunya, bahkan seandainya seorang kadi memutuskan adanya pemilikan terhadap budak tersebut, keputusan kadi batal (tidak sah).

Akan tetapi, sah melakukan transaksi kitabah terhadap ummul walad (budak perempuan yang punya anak dari tuannya) dan menjualnya kepada diri ummul walad sendiri.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Hukum menggauli budak perempuan mukatabah

Seseorang diharamkan melakukan tamattu’ (bersuka-suka) dengan budak perempuan mukatabah karena hak miliknya tidak lengkap lagi. Apabila si tuan menggaulinya, maka ia wajib membayar maskawin (kepada budak mukatabah) tanpa ada hukuman had, sedangkan anak yang dilahirkan berstatus merdeka.

Budak mukatab boleh membeli dan menjual budak perempuan

Budak mukatab diperbolehkan membeli budak perempuan untuk diperjualbelikan, bukan untuk dikawini, kecuali dengan seizin tuannya.

Tidak boleh pula dipergundik, sekalipun dengan seizin tuannya. Dengan kata lain, dia tidak boleh menyetubuhi budak perempuan yang dimilikinya.

Pendapat yang pernah dikemukakan oleh Imam Rafi’i dan Imam Nawawi dalam suatu pembahasan yang kesimpulannya menunjukkan bahwa budak seorang budak mukatab boleh mengawini budak perempuan miliknya dengan seizin tuannya, merupakan pendapat yang lemah alasannya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa seorang budak yang bukan mukatab boleh memiliki melalui pemberian dari tuannya.

Menurut pengertian lahiriah, budak mukatab tidak boleh melakukan suka-sukaan yang bukan persetubuhan.

Budak mukatab boleh melakukan transaksi

Budak mukatab diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa, tetapi tidak boleh melakukan transaksi hibah, sedekah, dan utang tanpa izin tuannya.

Tuan budak mukatab membatalkan transaksi kitabahnya

Seandainya si tuan budak mukatab setelah menerima uang tebusan (dari budak mukatab) mengatakan, “Aku batalkan transaksi kitabah ini,” lalu si budak mukatab menolaknya, maka yang dibenarkan adalah pihak budak melalui sumpahnya, karena pada asalnya tidak ada pembatalan, sedangkan pihak si tuan diharuskan mengemukakan pembuktiannya.

Seandainya tuan budak mukatab mengatakan, “Aku mengadakan transaksi kitabah kepadamu sewaktu aku masih kecil atau di saat tidak waras atau di saat dilarang ber-tasharruf,” lalu si budak menolak, maka pihak tuan disumpah jika hal tersebut memang terbukti. Tetapi jika alasannya tidak dapat dibuktikan, maka pihk budak mukatab-lah yang disumpah. Dikatakan demikian karena pada asalnya tidak ada gugatan dari pihak si tuan.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Al kitabah

Pengertian kitabah

Kitabah menurut istilah syara’ ialah “suatu transaksi memerdekakan budak dengan memakai kata-kata kitabah yang berkaitan dengan sejumlah uang tebusan yang dicicil selama dua kali angsuran labih.”

Hukum kitabah

Hukum kitabah itu sunat, bukan wajib, sekalipun si budak yang bersangkutan sendiri mengajukan permohonannya, perihalnya sama dengan tadbir. Kitabah dapat dilaksanakan atas dasar permohonan budak yang bersangkutan yang dipercaya lagi mempunyai mata pencaharian yang dapat mencukupi untuk dirinya sendiri dan angsuran yang akan dibayarnya.

Tetapi jika persyaratan di atas tidak ada, atau salah satu saja yang tidak ada, maka hukum kitabah menjadi mubah (boleh, bukan sunat).

Syarat sah transaksi kitabah

Disyaratkan bagi keabsahan transaksi kitabah, hendaknya memakai kata-kata yang menunjukkan kepada pengertian kitabah dalam ijab, seperti “Aku kitabahkan dirimu,” atau “Engkau menjadi budak mukatab dengan pembayaran sekian,” umpamanya seratus dinar secara cicilan. Tetapi disertai pula kalimat berikut (sebagai kelengkapannya) yaitu, “Apabila kamu dapat melunasinya, berarti kamu merdeka.”

Untuk kabulnya ialah memakai kata-kata seperti, “Aku terima transaksi berikut.”

Dalam transaksi kitabah disyaratkan disebutkan (jenis tebusan yang harus dibayar oleh si budak sebagai) penukaran (kemerdekaan dirinya), baik berupa piutang ataupun jasa secara bertempo, agar si budak yang bersangkutan mempunyai tenggang waktu untuk menghasilkannya sebagai pembayaran, yaitu dengan dicicil dua kali angsuran lebih. Demikianlah cara yang dilakukan oleh sebagian besar para sahabat ridhwaanullaahi ‘alaihim, sekalipun terhadap budak muba’adh (hal tersebut diberlakukan pula).

Di samping itu dijelaskan pula (di dalam transaksi itu) nilai tebusan dan spesifikasinya, serta bilangan angsuran dan besarnya tiap cicilan yang harus dibayar.

Dalam melakukan transaksi kitabah yang benar, sebelum memerdekakan budaknya, tuan yang bersangkutan diharuskan menurunkan harga penukaran (tebusan) (untuk meringankan beban si budak yang bersangkutan) karena firman Allah swt berikut,

“Dan berikanlah kepada mereka (budak-budak) sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.” (An Nur ayat 33)

Pengertian “memberikan” yang ada dalam ayat ini dalam realisasinya ditafsirkan seperti keterangan yang disebut di atas, sebab tujuan utamanya ialah membantu budak untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan (yakni mengalokasikan dana tersebut untuk menolong budak).

Korting yang dimaksudkan senilai seperempat dari harga yang ditransaksikan atau sepertujuhnya, merupakan hal yang paling utama.

Tidak boleh membatalkan transaksi kitabah

Tidak boleh di-fasakh (dibatal)kan, artinya si tuan tidak boleh mem-fasakh transaksi kitabah yang telah ditandatanganinya, kecuali jika budak mukatab yang bersangkutan macet, tidak mampu membayar sekali cicilan yang telah jatuh tempo atau sebagian dari cicilannya. Atau budak yang bersangkutan tidak mau membayar cicilannya di saat tempo pembayaran telah jatuh, padahal dia mampu membayarnya. Atau di saat jatuh tempo pembayaran cicilan, budak yang bersangkutan tidak ada di tempat, sekalipun harta miliknya ada di tempat atau kepergiannya dalam jarak kurang dari perjalanan qashar.

Dalam keadaan seperti itu pihak tuan diperbolehkan membatalkan transaksi kitabah budak secara sepihak dan dapat pula melalui prosedur hukum, kapan pun dia kehendaki, karena macetnya pembayaran. Dalam hal ini hakim yang bersangkutan tidak berhak membayarkan cicilan itu dari harta si budak yang sedang tidak ada di tempat.

Budak mukatab boleh membatalkan transaksi kitabah

Pihak budak mukatab diperbolehkan pula membatalkan transaksi kitabah, perihalnya sama dengan masalah barang gadaian dalam kaitannya dengan penerima gadai (yakni boleh membatalkan transaksi gadai). Budak yang bersangkutan diperbolehkan tidak membayar angsurannya dan membatalkan transaksinya, sekalipun dia memiliki kecukupan untuk menutupi angsurannya.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Menyetubuhi budak perempuan mudabbarah

Diperbolehkan menyetubuhi budak perempuan mudabbarah. Seandainya budak perempuan budak mudabbarah melahirkan anak hasil nikah atau hasil perbuatan zina, hukum tadbir dapat diberikan kepada anaknya. Akan tetapi, seandainya budka perempuan yang dimaksud mengandung di saat tuannya meninggal dunia, secara pasti si anak mengikuti ibunya.

Status tadbir berpengaruh kepada janin yang masih dalam kandungan

Seandainya seseorang men-tadbir-kan budka perempuan yang sedang hamil, maka status tadbir pun mengenai janin yang dikandungnya, mengikut kepada ibunya, jika si tuan tidak mengecualikannya, sekalipun kandungan lahir sebelum tuannya meninggl dunia, tetapi tidak ikut kepada tadbir ibu jika tuan membatalkan tadbir ibu sebelum kandungan lahir. Yang dimaksud dengan pembatalan disini adalah melalui cara khusus, umpamanya menjualnya kepada orang lain, buka melalui pencabutan tadbir oleh si tuan melalui ucapan.

Budak mudabbar (yang disiapkan merdeka jika tuannya meninggal dunia) kedudukannya sama dengan budak sepenuhnya selama tuannya masih hidup).

Status mukatab (budak yang menyisil kepada tuannya untuk kemerdekaan dirinya) sah dialihstatuskan menjadi mudabbar, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana sah pula menggantingkan kemerdekaan budak mukatab (dengan sesuatu hal).

Pengakuan budak mudabbar dapat dibenarkan melalui sumpah

Pengakuan seorang budak mudabbar tentang segala sesuatu yang ada di tangannya dapat dibenarkan melalui sumpah. Dia mengatakan, “Aku sendirilah yang menghasilkan barang-barang ini sesudah tuan meninggal dunia,” lalu ahli waris si tuan berkata, “Tidak, bahkan sebelumnya,” (maka yang dibenarkan adalah pengakuan budak mudabbar setelah disumpah untuk kebenaran pengakuannya). Dikatakan demikian karena dialah yang memegang dan menguasai barang-barang tersebut (yang diakuinya).

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani