Kadi diharuskan menjual harta orang yang tidak ada di tempat jika harta itu dikhawatirkan akan rusak

Seandainya seseorang tidak ada di tempat tanpa ada wakilnya, sedangkan dia mempunyai harta yang ada di tempat, lalu masalahnya sampai kepada hakim, jika dia tidak mau menjual hartanya itu, niscaya sebagian besar akan rusak, maka kadi diharuskan menjual harta tersebut jika tidak ada jalan lain untuk menyelamatkannya.

Murid-murid Imam Syafii telah memberikan penjelasan, “Sesungguhnya kadi dapat menguasai harta milik orang-orang yang tidak ada di tempat jika harta mereka hampir terbengkalai (rusak), atau sangat diperlukan untuk melunasi hak-hak orang lain yang ada pada para pemiliknya yang sedang tidak ada di tempat.”

Mereka mengatakan bahwa penilaian terbengkalai ini mempunyai tingkatannya sendiri. Jika masa bepergian pemilik cukup lama hingga sulit menghubunginya sebelum terjadi kerusakan pada hartanya, maka kadi diperbolehkan men-tasharruf-kannya.

Bukan termasuk terbengkalai jika kerusakan yang ada tidak mendatangkan kerusakan pada sebagian besar dan juga terhadap barang yang belum mengalami kerusakan, sebab ada larangan menjual harta orang yang tidak ada di tempat hanya semata-mata karena suatu kemaslahatan.

Kerusakan yang mengakibatkan hancurnya sebagian besar barang (tanpa adanya perbaikan) merupakan sikap menelantarkannya.

Memang dibenarkan, hewan ternak dapat dijual hanya semata-mata karena baru mengalami penyakit yang membahayakan dirinya (akibat ditelantarkan oleh pemiliknya) dmei menghargai nyawanya. Juga pemilik dipaksa oleh kadi untuk menjualnya jika si pemilik tidak mau menafkahinya.

Seandainya pemilik harta yang tidak ada di tempat melarang kadi men-tasharruf-kan harta miliknya, maka kadi tidak boleh men-tasharruf-kannya kecuali jika miliknya itu berupa hewan ternak.

Hakim berhak menahan budak yang melarikan diri dari tuannya

Hakim berhak menahan seorang budak yang dijumpainya dalam keadaan melarikan diri dari tuannya sampai pemiliknya datang. Jika pemilik tidak muncul juga dalam waktu cukup lama, maka hakim berhak menjualnya dan memegang hasil penjualan itu. Apabila pemiliknya datang, tidak ada hak yang diterimanya kecuali hanya harga dari budak tersebut.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Kadi boleh menjual harta orang yang berutang

Al Qadhi (Iyadh) telah mengeluarkan suatu pernyataan yang diakui oleh para ulama, “Seandainya seorang penagih utang datang menagih piutangnya, sedangkan orang yang berutang tidak mau menjual hartanya yang ada di tempat lain untuk melunasi hutangnya, maka kadi diperbolehkan menjual harta tersebut untuk membayar utangnya, sekalipun harta tersebut bukan berada di tempat wewenangnya.

Demikian pula jika orang yang berutang tidak ada di tempat, tetapi masih di dalam wilayah wewenang kadi. Demikian menurut At Tajus Subuki dan Al Ghuzzi. Mereka mengatakan, “Lain halnya jika orang yang berutang berada di tempat yang di luar jangkauan wewenang kadi, sebab dalam keadaan demikian kadi tidak mungkin menjadi wakil orang yang berutang guna melunasi hutangnya.

Kesimpulan pendapat keduanya menyatakan bahwa kadi boleh menjualkan barang milik yang berutang (tergugat) jika dia atau hartanya berada di daerah wewenang kadi, dan tidak boleh menjualnya jika keduanya (orang yang berutang dan hartanya) berada di luar daerah wewenangnya.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga uraian singkat di atas dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Serta semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt dan berada dalam keridaan-Nya. Serta menjadi manusia bahagia dengan masuk ke dalam surga, amin.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Pengetahuan hakim tidak termasuk pembuktian

Tidak termasuk ke dalam pengertian bayyinah (pembuktian) yaitu pengetahuan hakim mengenai kasus tersebut. untuk itu, dia tidak boleh memasukkan hal tersebut ke dalam suratnya yang akan ia kirimkan kepada kadi yang akan menanganinya, karena kedudukannya bukan lagi sebagai kadi, melainkan sebagai saksi. Demikian menurut penulis kitab Al Uddah, tetapi pendapatnya ini ditentang oleh As Sarkhasi, sedangkan Al Bulqini memegang pendapat tersebut. dikatakan demikian karena pengetahuan hakim sama halnya dengan bayyinah (bukti).

Menurut pendapat yang lebih kuat alasannya, hakim boleh mencatat semua yang ia dengar dari seorang saksi agar kadi yang akan menanganinya membacakan hal itu kepada seorang saksi lagi. Atau kadi tidak usah melakukan hal itu, tetapi ia harus menyumpah penggugat, kemudian baru memutuskan hukum untuknya.

Atau hakim terlebih dahulu menyelesaikan kasus tersebut dengan keputusan terakhir, kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada kadi yang berwewenang di daerah tempat tinggal tergugat, karena cara penanganan seperti ini memang diperlukan.

Pengertian “menyelesaikan” ini ialah setelah dilakukan kesaksian oleh dua orang lelaki yang kedua-duanya berpredikat adil mengenai kasus tersebut, yakni kesaksian yang lazimnya diutarakan dalam pembuktian suatu kasus atau pemutusan perkara.

Kesaksian yang dilakukan bukan oleh dua orang laki-laki yang adil tidak cukup, sekalipun menyangkut kasus harta atau hilal ramadhan.

Hakim hendaklah menuliskan identitas penggugat

Disunatkan hendaknya di dalam surat yang dikirimkan oleh hakim kepada kadi disebutkan ciri-ciri khas (identitas) diri dari penggugat, yakni nama jelasnya atau keturunannya, juga nama para saksi dan tanggal penulisan surat.

Keputusan hakim tidak terpengaruh oleh jarak tempat kadi

Keputusan hukum hakim tidak terpengaruh oleh jauh dan dekatnya tempat kadi yang akan melaksanakannya.

Akan tetapi, untuk mendengarkan pernyataan saksi melalui berita dari hakim hanya dapat dilakukan bila jarak antara hakim dan kadi yang bersangkutan lebih dari perjalanan pulang pergi satu hari, mengingat jarak pulang pergi sehari adalah jarak yang dekat dan mudah untuk mendatangkan saksi.

Yang dimaksud dengan jarak ‘adwa ialah jarak yang memerlukan waktu satu hari untuk pulang pergi.

Jika sulit mendatangkan saksi, padahal jarak antara hakim dan kadi dekat, karena misalnya saksi sedang sakit, maka perkara dapat diputuskan melalui pemberitaan kesaksian.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Kedudukan hakim bisa mewakili tergugat

Apabila sampai ke tangan hakim suatu bukti yang menunjukkan adanya sejumlah harta tertanggung atas orang yang tidak ada di tempat atau si mayat, lalu hakim memutuskan perkara tersebut, sedangkan orang yang tidak ada di tempat mempunyai sejumlah harta kontan di wilayah wewenang hakim, atau mempunyai piutang (tagihan) terhadap seorang yang ada di tempat di wilayah wewenang hakim, maka hakimlah yang melunaskannya dari harta tersebut jika penggugat menuntutnya, karena kedudukan hakim mewakili tergugat.

Seandainya seorang kadi menjual sejumlah harta milik orang yang tidak ada di tempat untuk keperluan membayar utang tersebut, lalu dia datang dan membatalkan utangnya melalui bukti yang menunjukkan bahwa utangnya telah dilunasinya, atau saksi yang memberatkannya berpredikat fasik, maka kadi harus menarik kembali apa yang telah diambil oleh si penggugat, dan transaksi jual beli batal karena utangnya telah terlunasi. Demikian menurut pendapat yang kuat alasannya, lain halnya dengan Ar Rauyani yang berpendapat berbeda.

Hakim wajib memenuhi permintaan penggugat

Bila ternyata orang yang tidak ada di tempat tidak mempunyai harta di daerah wewenang hakim, atau hakim tidak mau memutuskan perkara tersebut; jika penggugat meminta kepada hakim agar melimpahkan kasusnya kepada kadi yang berwewenang di daerah orang yang tidak hadir, maka hakim wajib memenuhi permintaannya, sekalipun orang yang akan menerima limpahan kasus tersebut adalah kadi darurat, demi mempercepat penyelesaian penunaian hak penggugat.

Untuk itu, hakim harus meneliti terlebih dahulu kasus pembuktiannya dengan teliti untuk ia sampaikan kepada kadi yang akan menanganinya. Kemudian jika hakim menilai semua data telah memenuhi persyaratan, maka kadi yang menerima limpahan perkara tersebut tidak usah menelitinya lagi. Tetapi jika hakim masih belum melakukannya, maka kadi harus menelitinya dengan cermat untuk ia jadikan sandaran bagi keputusannya, setelah itu baru dia menunaikan hak penggugat.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Kadi tidak boleh memutuskan hukum bagi dirinya dan keluarganya

Kadi tidak boleh memutuskan hukum terhadap dirinya sendiri dan tidak pula terhadap bagian darinya, yakni orang tua dan anaknya, serta tidak pula terhadap teman seperseroannya (sekutunya).

Masing-masing dari mereka diputuskan perkaranya oleh imam  atau kadi selainnya, sekalipun oleh pejabat kadi lain, demi menangkal terjadinya kecurangan.

Tulisan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan hukum

Seandainya seorang kadi, demikian pula seorang saksi, melihat selembar kertas yang di dalamnya tertuang perkara yang diputuskannya atau lembar yang dipersaksikannya, maka hal tersebut tidak boleh dipakai sebagai pegangan untuk melaksanakan keputusan hukum dan tidak pula untuk penunaian persaksian, sebelum kadi menyebut apa yang telah diputuskannya atau saksi menyebut kesaksiannya dengan lisan.

Dikatakan demikian karena dapat saja hal tersebut dipalsukan dan tulisannya dijiplak. Dalam hal ini tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa yang tertuang itu adalah tulisannya.

Akan tetapi, sehubungan dengan kedua masalah ini masih ada segi yang memperbolehkannya, yaitu: Jika keputusan hukum dan persaksian yang kedua-duanya tertuang dalam selembar kertas itu berada di tangan masing-masing kadi dan saksi yang bersangkutan, dapat dipercaya bahwa apa yang tertuang itu adalah tulisan sendiri tanpa ada sedikit pun rasa ragu. Maka apa yang tertulis dapat dilaksanakan.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani