Masa iddah seorang budak animis

Seandainya seseorang membeli seorang budak perempuan animis atau murtad, lalu budak itu mengalami haid, dan setelah masa haid habis atau masih berada pada pertengahan haid, disamakan dengannya budak perempuan yang hitungan iddahnya berdasarkan bulan dia masuk islam. Maka masa haid atau lainnya masih belum cukup untuk istibra. Dikatakan demikian karena keadaannya tidak dapat membuatnya halal untuk diajak bersenang-senang yang merupakan tujuan utama dari istibra.

Budak wanita dapat dibenarkan tanpa melalui proses penyumpahan sehubungan dengan pengakuannya yang menyatakan, “Aku sedang berhaid.” Karena ini tiada yang mengetahui kecuali hanya dia sendiri.

Selain terhadap budak perempuan hasil tawanan (perang), diharamkan melakukan tamattu’ (bersenang-senang) sekalipun hanya memandang dengan berahi dan menggerayanginya, sebelum masa istibra-nya habis. Karena hal tersebut mendorong pelakunya untuk melakukan persetubuhan yang diharamkan, dan barangkali tawanan tersebut dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan lelaki yang merdeka (sebelum ditawan). Berdasarkan hipotesis ini, tidak sah memperjualbelikannya, tetapi memang diperbolehkan melakukan khalwat bersamanya.

Haram bersetubuh dengan budak wanita hasil tawanan

Diharamkan melakukan persetubuhan dengan budak wanita hasil tawanan, tetapi tidak haram bersenang-senang bersamanya selain bersetubuh, seperti menciumi dan menggerayanginya.

Dikatakan demikian karena Nabi saw tidak mengharamkan hal tersebut selain persetubuhan, mengingat mata dan tangan biasanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerayangi budak-budak perempuan, terlebih lagi yang cantik-cantik.

Ibnu umar r.a. pernah mencium seorang budak perempuan yang menjadi bagiannya dari hasil tawanan perang orang-orang Authas.

Al Mawardi dan lain-lainnya menyamakan dengan wanita tawanan dalam hal halal bersenang-senang dengannya selain persetubuhan, yaitu budak perempuan yang kehamilannya dapat dipastikan tidak akan terjadi, seperti budak perempuan yang belum balig dan budak perempuan yang tidak pernah berhaid (ayisah). Boleh pula dengan budak perempuan yang hamil, tetapi dari hasil hubungan zina.

Seorang budak perempuan masih belum menjadi firasy (hamparan) bagi tuannya melainkan bila si tuan menyetubuhinya pada kelaminnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui pengakuan si tuan yang telah melakukannya atau dengan bukti yang menunjukkan bahwa dia telah menyetubuhinya.

Apabila ternyata budak wanita itu hamil dan melahirkan bayinya dalam masa yang memungkinkan bagi si tuan untuk menyetubuhinya (minimal dalam jarak enam bulan ditambah dua masa yang tidak begitu lama, yaitu masa persetubuhan dan masa melahirkan), maka nasab anak tersebut dinisbatkan kepada tuannya, sekalipun si tuan yang bersangkutan menyangkalnya.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Perempuan yang masih dalam ikatan nikah kawin dengan lelaki lain

Seandainya seorang perempuan kawin, sedangkan dia masih berada dalam ikatan dengan seorang suami, umpamanya hal tersebut pada akhirnya dapat terbukti sekalipun melalui pengakuan si perempuan yang bersangkutan sebelum suami kedua menikahinya, kemudian suami pertama mengajukan tuntutan terhadapnya, sedangkan pihak si istri menyangkal dan mengatakan bahwa si suami telah menceraikannya serta iddah dari dia telah habis sebelum pernikahannya dengan suami kedua, padahal tidak ada bukti yang memperkuat perceraian tersebut, lalu pihak suami menyatakan sumpah bahwa dia tidak menceraikannya, maka ia boleh merampasnya dari suami kedua. Dikatakan demikian karena pihak istri telah mengakui kepada pihak suami pertama bahwa masih ada ikatan perkawinan dengannya. Pengakuan ini merupakan pengakuan yang benar, mengingat di antara keduanya tidak ada kesepakatan tentang perceraian.

Iddah dua orang lelaki terhimpun pada diri seorang wanita

Seandainya iddah dua orang lelaki terhimpun pada diri seorang wanita, misalnya lelaki yang menceraikannya dengan talak raj’i menggaulinya secara mutlak, atau lelaki yang telah ba’in darinya menyetubuhinya secara syubhat, maka cukup bagi wanita yang bersangkutan melakukan iddah dari yang paling akhir di antara keduanya.

Untuk itu, wanita yang bersangkutan hendaknya melakukan iddah sesudah suami kedua menyetubuhinya, sedangkan sisa iddah suami pertama dimasukkan ke dalamnya.

Jika salah seorang dari keduanya melakukan persetubuhan secara syubhat lagi dengannya, maka ia memulai iddah lagi dari semula, tetapi tidak ada hak rujuk lagi, mengingat tiada yang tersisa dari iddah bagi suami pertama.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Iddah wanita yang tidak sedang hamil

Iddah wanita yang sedang tidak hamil dianggap terputus karena digauli oleh suami yang menceraikannya dalam talak raj’i, bukan talak ba’in, sekalipun karena khulu’ (permintaan cerai dari pihak wanita dengan tebusan).

Pengertian “digauli si suami”, umpamanya pihak suami melakukan khalwat dengannya dan mempunyai kesempatan untuk menguasainya, sekalipun dalam waktu relatif singkat; baik terjadi persetubuhan ataupun tidak, sama saja. Dengan kata lain, iddahnya tetap masih belum habis.

Akan tetapi, jika pergaulan di antara keduanya sudah usai, umpamanya pihak suami berniat tidak akan kembali menggaulinya lagi, maka pihak istri harus melanjutkan iddah yang tersisa. Demikian itu karena adanya ke syubhatan (keraguan) hidup bersama (sebagai suami istri).

Perihalnya sama saja dengan kasus seandainya si wanita yang bersangkutan dikawini oleh lelaki lain dalam masa iddah, maka selama si suami baru bergaul dengannya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan iddah, melainkan iddah terputus sementara sejak keduanya melakukan khalwat (berduaan tanpa ada orang lain). hal ini tidak menghapuskan iddah yang telah dialaminya.

Akan tetapi, suami pertama tidak boleh lagi merujuknya sesudah iddah quru’ atau bulanan wanita yang berasngkutan telah habis. Demikian pendapat yang dapat dipegang.

Bahkan sekalipun iddah wanita yang bersangkutan masih belum berakhir, ia terkena talak secara otomatis dari pihak suami pertama begitu masa iddah habis.

Pendapat yang dianggap kuat oleh Al Bulqini menyatakan bahwa pihak istri yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima nafkah dari suami pertama tadi sesudah iddah (dari talak otomatis) habis.

Pendapat ini diperkuat pula oleh selain Al Bulqini, dan dikatakan bahwa tidak ada hak saling mewaris di antara keduanya, dan pihak lelaki tidak terkena hukuman had karena menyetubuhinya.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Wanita bebas dari iddahnya karena melahirkan anak

Wanita yang merdeka dan budak wanita, keduanya bebas dari iddah ditinggal mati suami atau karena faktor lainnya, sekalipun keduanya adalah wanita yang berhaid, bila keduanya melahirkan hasil hubungan dengan suaminya masing-masing, sekalipun dalam bentuk segumpal darah yang telah berbentuk, tetapi bukan hanya sekedar berupa ‘alaqah (darah kental).

Nasab bayi yang dikandung selama empat tahun

Bayi yang menjalani usia kandungan selama empat tahun, bila lahir nasabnya dikaitkan kepada ayah yang menceraikan ibunya, sejak si ibu mulai mengandungnya.

Bukan dikaitkan dengan nasab lelaki yang menikahi ibunya sesudah dia dilahirkan, sekalipun dapat diduga bahwa dia merupakan hasil hubungan dengan suaminya yang baru, seumpamanya ibu baru melahirkan dia setelah masa enam bulan dari pernikahan dengan suami barunya.

Menyatakan bahwa iddah telah habis tanpa memakai perhitungan bulan

Pihak wanita dapat dibenarkan pengakuannya yang menyatakan bahwa masa iddahnya telah habis memakai perhitungan bulan, jika hal itu memungkinkan, sekalipun berbeda dengan kebiasaan, atau pihak suami mendustakannya. Mengingat sangat sulit membuktikan hal tersebut dan lagi wanita itu dipercayakan mengenai apa yang terdapat  di dalam rahimnya.

Batas minimal habisnya masa iddah karena melahirkan adalah enam bulan dan dua masa sesaat  (ditambah masa persetubuhan dan masa melahirkan anak).

Hitungan minimum habisnya masa iddah berdasarkan perhitungan quru’

Habisnya masa iddah yang paling minim berdasarkan perhitungan quru’ bagi wanita merdeka yang diceraikan dalam keadaan suci ialah tiga puluh dua hari dan dua waktu yang sesaat. Jika ia diceraikan dalam masa haidnya, maka masa iddah minimal empat puluh tujuh hari dan sesaat (yaitu waktu dia mengeluarkan darah haid).

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya

Iddah wajib dilakukan oleh seorang istri karena ditinggal mati suami, yakni selama empat bulan sepuluh hari penuh, berdasarkan dalil dari Al Qur’an dan sunnah; sekalipun istri yang ditinggalkan adalah wanita merdeka dalam talak raj’i dan masih belum digauli karena belum balig atau penyebab lainnya, sekalipun dia termasuk wanita yang mempunyai hitungan quru’.

Istri yang ditinggal mati oleh suami, selain melakukan iddah selama waktu yang disebut di atas, diwajibkan pula yaitu ber-ihdad (berbelasungkawa). Dengan kata lain, di samping ber iddah dia pun harus berbelasungkawa selama itu, tanpa memandang apa pun keadaan dirinya, (yakni baik dia sebagai istri yang berada dalam talak raj’i ataupun belum balig atau keadaan lainnya), karena berdasarkan hadis yang telah disepakati kesahihannya, yaitu:

Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan ihdad (belasungkawa) karena ditinggal mati oleh seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena ditinggal mati oleh suaminya, maka masa ihdad (belasungkawa) adalah empat bulan sepuluh hari.

Dengan kata lain, si istri yang ditinggal mati oleh suami diperbolehkan melakukan belasungkawa selama itu. Makna yang dimaksud bukannya boleh, tetapi wajib, mengingat sesuatu yang diperbolehkan sesudah dilarang hukumnya adalah wajib.

Dasar hukum lainnya ialah kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa makna yang dimaksud adalah wajib, kecuali hanya pendapat yang diriwayatkan dari Hasan Al Bashri. Ia berbeda pendapat.

Di dalam hadis disebutkan kata “Iman”. Makna yang dimaksud ialah sebagai prioritas atau sebagai peringatan yang mendorong lawan bicara agar lebih terpacu untuk mengerjakan perintah. Kalau tidak diinterpretasikan demikian, berarti wanita yang lainnya (yang tidak beriman) diharuskan melakukan ihdad pula sama dengan wanita yang beriman.

Seorang wali diharuskan memerintahkan wanita yang berada dalam perwaliannya untuk melakukan ihdad tersebut.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani