Inilah Pengakuan Hutang Yang Dapat Dibenarkan Dengan Sumpah

Barang siapa berutang dua ribu, sedangkan yang seribu memakai barang gadai atau penjamin, lalu ia membayar yang seribu lagi seraya mengatakan, “Aku membayar untuk seribu yang memakai jaminan gadai,” maka pengakuannya dapat dibenarkan melalui sumpah, karena orang yang membayar utang lebih mengetahui tujuan yang dimaksud dengan cara pembayarannya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa seandainya seseorang membayar sesuatu kepada yang mengutangkan, lalu ia berniat melunasi utangnya, maka sahlah pembayarannya sekalipun pihak yang mengutangkan menduga bahwa jumlah tersebut sebagai hadiah

Kemudian jika pembayar tidak meniatkan sesuatu pun di saat penyerahan pembayaran, maka pembayaran tersebut ditentukan menurut apa yang dikehendakinya di antara kedua hal itu (seribu yang bergadai atau seribu yang memakai jaminan), karena penentuannya terletak di tangan pembayar sendiri.

Utang orang yang berada dalam ampunan diselesaikan oleh kadi (hakim)

Muflis atau pailit ialah orang yang mempunyai utang kepada anak Adam dalam jumlah yang lebih banyak daripada hartanya, sedangkan masa pelunasan telah tiba. Maka dia berada dalam ampunan atas permintaan sendiri atau permintaan para pemberi utang.

Dengan adanya pengampunan, maka hak para pemberi utang berkaitan dengan hartanya. Untuk itu, para pemilik barang tidak sah melakukan tasharruf (penggunaan) terhadap barangnya yang berakibat merugikan pihak para pemberi utang, umpamanya mewakafkan atau menghibahkan hartanya. Pengutang tidak boleh menjual hartanya, sekalipun kepada para pemberi utang, untuk membayar utang dia kepada mereka tanpa melalui izin kadi.

Pengakuannya tentang suatu barang atau utang yang pelunasannya diwajibkan sebelum ia terkena ampunan dianggap sah.

Hukum Memakai Barang Gadai dan Menyelesaikan Perselisihan Penggadai dan Penerima Gadai

Persetubuhan yang dilakukan penerima gadai terhadap budak perempuan yang digadaikan, sekalipun dnegan izin pemiliknya, dinamakan zina jika penerima gadai mengetahui keharamannya. Untuk itu, dia dikenakan hukuman had dan wajib membayar maskawin selagi si budak perempuan bukan pihak yang mengajaknya serta si budak mengetahui keharaman perbuatannya.

Pendapat yang dinisbatkan kepada ‘Atha, bahwa penerima gadai boleh menyetubuhi budak perempuan yang digadaikan kepadanya dengan seizin pemiliknya, merupakan pendapat yang lemah sekali. Bahkan menurut suatu pendapat, pendapat tersebut palsu dan ‘Atha sendiri tidak pernah mengatakannya.

Barang gadai yang dipakai oleh penerima gadai

Kadi Thayyib An Nasyiri pernah ditanya  mengenai hukum suatu hal yang biasa dilakukan oleh kaum wanita, yaitu menggadaikan perhiasan, sedangkan memakainya diizinkan (oleh pihak penggadai). Menurut beliau pihak penerima gadai tidak menanggung kerugian bila ada kerusakan akibat pemakaian, karena hal ini sama hukumnya dengan transaksi sewa yang rusak (tidak sah). Alasannya ialah, pihak pemberi utang tidak sekali-kali mengutangkan hartanya melainkan karena ingin memegang dan memakai barang gadai. Maka pemberian utang ini dijadikan sebagai sewa yang fasid (rusak) dengan imbalan memakai barang yang digadaikannya.

Perselisihan antara penggadai dan penerima gadai

Seandainya kedua belah pihak, yakni pihak penggadai dan pihak penerima gadai, berselisih mengenai pokok barang yang digadaikan, misalnya salah satu pihak mengatakan, “Engkau menggadaikan kepadaku barang anu,” sedangkan pihak lain menyangkalnya. Atau yang diperselisihkan adalah kadar batasannya, umpamanya dikatakan, “Engkau menggadaikan kepadaku tanah berikut pohonnya,” lalu pihak yang menggadaikan menjawab, “Tidak, melainkan hanya tanahnya semata.” Atau yang diperselisihkan adalah mengenai jumlah. Umpamanya pihak penerima gadai mengatakan sebanyak dua ribu, sedangkan pihak penggadai mengakui hanya seribu. Dalam kasus seperti ini yang dibenarkan adalah pihak penggadai melalui sumpahnya, sekalipun barangnya berada di tangan penerima gadai.

Dikatakan demikian karena pada asalnya apa yang didakwakan oleh pihak penerima gadai tidak ada.

Penggadai menyangkal dakwaan penerima gadai

Seandainya penerima gadai mendakwakan bahwa ia menerima barang gadai yang ada di tangannya dengan izin penggadai, sedangkan pihak penggadai menyangkalnya seraya mengatakan, “Tidak, bahkan dia telah menggasabnya,” atau “Aku meminjamkan atau menyewakannya kepadamu,” maka sangkalannya itu dapat dibenarkan melalui sumpahnya.

Biaya pemeliharaan barang gadai merupakan kewajiban penguasanya

Penguasa barang yang digadaikan, baik dia sebagai pemilik yang menggadaikan ataupun sebagai peminjam (yakni dia meminjam barang tersebut untuk dia gadaikan demi keperluannya), diwajibkan menanggung biaya pemeliharaan apa yang dia gadaikan, seperti memberi nafkah dan sandang jika yang digadaikannya itu adalah budak, memberi makan jika yang digadaikannya ternak, upah mengembalikan budak yang minggat, biaya tempat penyimpanan, dan biaya merenovasi kerusakan. Demikianlah menurut ijma’ (kesepakatan) ulama.

Penggadai tidak ada di tempat atau jatuh miskin

Jika pemilik barang (penggadai) tidak ada di tempat atau jatuh miskin, maka pihak penerima gadai melaporkan hal ini kepada hakim, kemudian pihak penerima gadai boleh mengeluarkan biaya pemeliharaan barang gadai dengan seizin hakim. Selanjutnya barang gadai tersebut berikut biaya perawatannya dibebankan kepada pihak penggadai di saat pelunasannya.

Penerima gadai boleh menuntut penggadai

Jika pihak penerima gadai mengalami kesulitan mendapat izin dari hakim dan mempunyai saksi yang mengetahui pemberian nafkahnya agar dapat memperoleh ganti rugi, dia boleh menuntut pihak penggadai. Tetapi jika tidak mempunyai saksi, dia tidak boleh menuntut ganti rugi.

Sesudah transaksi terjadi, penggadai tidak berhak menjual barang gadaiannya

Sesudah transaksi gadai dijadikan, tidak ada hak bagi pihak penggadai (yakni pemilik barang), untuk menjual barang yang digadaikannya atau mewakafkannya  atau menggadaikannya kepada orang lain. hal ini dilakukan agar pihak penerima gadai tidak direbut haknya.

Tidak boleh menyetubuhi budak perempuan yang digadaikannya tanpa izin pihak penerima gadai, sekalipun tidak mengakibatkan kehamiln, demi menutup pintu sumber permsalahan. Tetapi diperbolehkan bersenang-senang dengannya jika persetubuhan dapat dijamin tidak akan terjadi

Tidak boleh pula mengawinkan budak perempuan yang digadaikannya, sebab dengan mengawinkannya itu berarti harga budak tersebut menjadi turun (berkurang).

Lain halnya jika budak perempuan yang digadaikan itu dikawinkan dengan penerima gadai itu sendiri, atau dikawinkan dengan orang lain atas izin penerima gadai, maka tidak ada larangan bagi pihak penggadai untuk melakukannya.

Tidak boleh pula menyewakan kepada selain penerima gadai tanpa izin pihak penerima gadai, jika masa penyewaan melebihi batas masa pelunasan.

Pemiliknya diperbolehkan memanfaatkan apa yang digadaikannya, umpamanya menaikinya (jika yang digadaikan itu berupa hewan tunggangan) atau menempatinya (jika berupa rumah), tetapi tidak boleh membangun atau menanami. hal itu diperbolehkan baginya jika utangnya berjangka waktu, lalu pengutang mengatakan, “Aku akan mencabut atau meruntuhkannya jika masa pelunasan telah tiba.”

Menjual barang gadai dengan izin penerima gadai

Sesungguhnya pihak penggadai baru boleh menjual barang yang digadaikan melalui izin penerima gadai bila diperlukan, sebab pihak penerima gadai mempunyai hak pula pada barang tersebut. pihak penerima gadai lebih diprioritaskan untuk dilunasi dari harga penjualan daripada para penagih lainnya.

Apabila pihak penerima gadai menolak, tidak mau memberi izin, maka pihak hakim boleh mengatakan kepadanya, “Berilah diz izin untuk menjualnya, atau bebaskanlah dia dari utangnya!”

Hakim memaksa penggadai

Pihak penggadai dipaksa oleh hakim untuk melakukan salah satu dari dua alternatif (yaitu melunasi utang kepada pihak penerima gadai atau barang gadainya dilelang) jika dia tidak mau melakukan, yaitu dengan memenjarakannya atau cara lain.

Jika pihak penggadai tetap bersikeras menolak perintah kadi (hakim), atau dia tidak ada di tempat, sedangkan dia tidak mempunyai harta lain untuk melunasi utang selain barang yang digadaikan, maka kadilah yang menjualkannya sesudah terbukti utangnya, hak pemilikan pihak penggadai barang, yang digadaikannya, dan terbukti barang tersebut berada di dalam wilayah wewenang kadi. Kemudian kadi melunaskan utangnya dari hasil pelelangan tersebut agar pihak penerima gadai terhindar dari mudarat (kerugian).

Penerima gadai diperbolehkan menjual barang gadaian

Pihak penerima gadai diperbolehkan menjual barang gadaian untuk menutupi utang yang telah jatuh tempopelunasannya dengan izin pihak penggadai dan dilakukan di hadapannya. Lain halnya jika penggadai tidak ada di tempat.

Dibenarkan jika pihak penggadai telah menetapkan harga barang yang digadaikannya. Maka jual beli sah secara mutlak (sekalipun dilakukan tanpa sepengetahuan pihak penggadai) karena sudah tidak ada hal yang mencurigakan.

Pada saat pelunasan tiba, barang boleh dijual menurut harga pasaran

Seandainya kedua belah pihak (penerima gadai dan penggadai) dalam transaksi gadainya mensyaratkan bahwa penjulan (pelelangan) barang gadai di saat jatuh tempo pelunasan utang tiba dilakukan oleh pihak ketiga, maka barang tersebut boleh dijual dengan harga menurut pasaran saat pelunasan tiba (yakni pihak ketiga boleh menjualnya dengan harga tersebut).

Tidak disyaratkan memberitahukan pihak penggadai mengenai penjualannya, karena pada prinsipnya pihak penggadai telah memberi izin. Pihak yang harus diajak bicara terlebih dahulu mengenai penjualan adalah penerima gadai, karena mungkin dia menunda penjualannya atau membebaskan utang penggadai.

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat, amin.

Hukum Menjual Barang Gadai Dalam Islam

Seandainya seseorang menggadaikan sesuatu, lalu menjadikannya sebagai barang jualan yang dijual kepada penerima gadai sesudah lewat masa satu bulan, atau dianggap sebagai pinjaman kepada penerima gadai sesudah satu bulan. Misalnya keduanya mensyaratkan hal tersebut dalam transaksi gadainya, kemudian penerima gadai menerima persyaratan tersebut, maka dia tidak menanggung kerugian sebelum lewat masa satu bulan, sekalipun dia mengetahui bahwa akad gadai batal.

Tetapi si penerima gadai wajib menanggung kerugian (jika terjadi kerusakan pada barang tersebut) sesudah lewat satu bulan, karena barang tersebut beralih status menjadi barang jualan atau barang pinjaman melalui akad yang rusak (batal), mengingat kedua transaksi itu bergantung kepada lewatnya masa satu bulan.

Transaksi jual beli menjadi rusak

Jika seseorang mengatakan, “Aku gadaikan kepadamu (barang ini). Apabila aku tidak dapat membayar di saat pelunasan tiba, maka barang ini dijual kepadamu,” maka rusaklah transaksi jual belinya; sedangkan transaksi gadai tidak rusak, karena dalam transaksi gadai tidak disebutkan suatu syarat pun (mengingat jika penggadai tidak mampu membayar utang, sudah jelas barang yang digadaikannya akan dilelang oleh pihak penerima gadai).

Diperbolehkan melelang barang gadai bila penggadai tidak sanggup melunasi utangnya

Penerima gadai boleh melelang barang gadai tersebut atau menuntut pihak penggadai agar melunasi utangnya jika barangnya tidak mau dilelang. Pihak penerima gadai tidak diharuskan menekan pihak penggadai agar menjual barangnya, melainkan dia boleh menuntut salah satu dari dua perkara tersebut (menagih atau melelang) jika masa pelunasan telah tiba.