Seorang tuan atau majikan tidak berhak melarang fasakh budaknya

Tidak ada hak fasakh dalam kasus selain tidak mampu membayr maskawin bagi seorang tuan terhadap budak perempuannya, dan tidak ada pula hak bagi si tuan melarang budak perempuannya melakukan fasakh dengan orang lain. si budak perempuan tidak boleh mengajukan fasakh terhadap tuannya, jika si budak rela dengan kemiskinan tuannya atau si tuan tidak membebaninya pekerjaan, karena nafkah itu pada asalnya adalah untuk dia.

Akan tetapi, si tuan boleh melindungi budak perempuan ke dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ada kewajiban bagi si tuan menafkahinya, dan si tuan harus mengatakan kepada budak perempuannya itu, “Mintalah fasakh oleh kamu atau kamu kelaparan,” demi menangkal mudarat yang akan menimpa si tuan (karena dibebani nafkah).

Seandainya seorang tuan mengawinkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya, lalu si tuan mempekerjakan budak laki-laki itu, maka tiada hak fasakh bagi budak perempuan dan tidak ada pula bagi si tuan, karena biaya nafkah si budak perempuan ditanggung oleh si tuan juga (yang mempekerjakan suaminya).

Seandainya seorang tuan dari budak perempuan yang mustauladah jatuh miskin hingga tidak mampu memberinya nafkah, menurut pendapat Abu yazid, si tuan dipaksa memerdekakannya atau mengawinkannya (dengan orang lain).

Demikianlah penjelasan dari kami, semoga uraian singkat di atas dapat memberikan manfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat, amin.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Istri memperoleh fasakh melalui hakim atas suaminya yang tidak ada di tempat

Seandainya si istri memperoleh fasakh melalui hakim terhadap suami yang tidak ada di tempat, lalu si suami kembali dan mengaku bahwa dia mempunyai harta di negeri setempat, hal tersebut tidak dapat membatalkan fasakh. Demikian menurut apa yang difatwakan oleh Imam Ghazali.

Kecuali jika dapat dibuktikan bahwa si istri memang mengetahui keberadaan harta suaminya itu dan mudah baginya untuk memperolehnya sebagai nafkah dari suami.

Lain halnya jika harta suami berupa tanah dan barang yang tidak mudah diperjualbelikan. Maka harta tersebut hukumnya sama saja dengan tidak ada harta.

Atau si istri memperoleh fasakh dengan seizin kadi melalui ucapan, “Aku fasakhka nikahku” (setelah penangguhan selama tiga hari).

Akan tetapi, seandainya si suami menyerahkan nafkah hari yang keempat kepada istri, maka pihak istri tidak dapat mem-fasakh nikahnya atas dasar ketiadaan nafkah selama tiga hari yang lalu, karena nafkah yang tiga hari itu dianggap sebagai utang atas tanggungan suami.

Seandainya suami jatuh miskin sesudah menyerahkan nafkah hari yang keempat hingga tidak mampu membayar nafkah hari yang kelima, maka si istri boleh menjatuhkan fasakh berdasarkan perhitungan masa tangguh yang telah lalu dan tidak usah memulainya dari pertama.

Menurut pengertian lahiriah para ulama, dapat disimpulkan bahwa seandainya suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberikan nafkah hari keenam, maka si istri memulai lagi dari pertama masa tangguhnya; hal ini dapat pula terjadi.

Dapat pula terjadi seandainya suami mampu memberi nafkah selama tiga hari berturut-turut, lalu disela-selai jatuh miskin, maka pihak istri wajib memulai penangguhannya dari pertama. Atau, jika si suami mengalami jatuh miskin kurang dari tiga hari, maka si istri meneruskan masa tangguhnya berdasarkan hitungan terdahulu.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Kadi wajib menangguhkan keputusannya tentang fasakh nikah selama tiga hari penuh

Apabila semua persyaratan fasakh telah terpenuhi, yaitu si istri tetap tinggal di rumah smeula di saat si suami meninggalkannya tanpa beranjak darinya, dan dia tidak pernah melakukan perbuatan nusyuz; lalu si istri bersumpah mengenai kedua hal tersebut dan juga bersumpah bahwa kini suaminya tidak punya harta lagi yang ada di tempat dan tidak meninggalkan suatu nafkah pun buatnya, selanjutnya si istri membuktikan kepailitan suami melalui alasan nafkah yang tidak pernah dia terima dari suaminya, menurut pendapat yang dapat dipegang, atau dengan alasan sulit memperolehnya (sekalipun si suami tidak pailit), menurut pendapat yang terpilih, maka hendaknya kadi atau hakim menangguhkan keputusan selam tiga hari penuh, sebagai suatu hal yang wajib, sekalipun pihak suami tidak meminta agar ditangguhkan, dan sekalipun tidak dapat diharapkan akan menghasilkan sesuatu dari pihak suami di masa mendatang (buat istrinya).

Diputuskan demikian agar kepailitan suami benar-benar terbuktikan demi mengabulkan permintaan fasakh pihak istri, selagi penyebabnya bukan kepailitan suami dalam membayar maskawin, karena sesungguhnya jika si suami tidak mampu membayar maskawin, maka fasakh pihak istri diputuskan dalam waktu yang segera tanpa penangguhan.

Akan tetapi, ada ulama yang mengemukakan fatwanya, bahwa tiada penangguhan dalam memutuskan fasakh nikah suami yang tidak ada di tempat.

Kemudian bila si kadi atau si hakim telah melakukan masa penangguhan selama tiga hari penuh, barulah ia menjatuhkan putusan fasakh pada hari keempat.

Keputusan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Baihaqi mengenai masalah seorang lelaki yang tidak punya apa-apa lagi buat nafkah istrinya, maka keduanya diceraikan.

Sahabat Umar, sahabat Ali, dan sahabat Abu Hurairah r.a. memutuskan demikian. Imam Syafii r.a. mengatakan, “Aku belum pernah mengetahui ada seseorang dari kalangan para sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.”

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Istri dalam keadaan darurat dapat memfasakh diri sendiri

Seandainya kadi dan hakim tidak didapati di tempat si istri, atau si istri tidak mampu melaporkan kasusnya kepada kadi, umpamanya si kadi mengatakan, “Aku tidak mau menjatuhkan putusan fasakh sebelum kamu memberiku sejumlah uang.” Dalam keadaan seperti itu si istri boleh memfasakh sendiri karena keadaan darurat (terpaksa). Keputusan itu dapat dilaksanakan secara lahiriah, begitu pula menurut batiniah, mengingat masalahnya sudah jelas. Lain galnya menurut orang yang membatasi secara lahiriah saja.

Dikatakan demikian (secara lahir dan batin fasakh dapat dilaksanakan) karena keputusan fasakh dalam kasus seperti ini berdasarkan pada dalil yang dibenarkan, sedangkan dalil yang dibenarkan mengakibatkan keputusan fasakh diakui secara batin.

Kemudian kami melihat bukan hanya seorang yang telah menetapkan seperti itu.

Ibnu Ziad memberikan fatwa, bahwa seandainya seorang istri tidak mampu mengemukakan bukti yang menunjukkan kemelaratan suaminya, diperbolehkan baginya mengambil keputusan fasakh sendiri dengan bebas (tanpa kadi lagi).

Syeikh Athiyyah Al-Makkiy di dalam fatwanya mengatakan, “Apabila si kadi menemui kesulitan atau sulit diadakan pembuktian di hadapannya karena tidak ada saksi, atau para saksi sedang tidak ada di tempat, maka istri diperbolehkan mengadakan persaksian fasakh, lalu ia memutuskan sendiri kefasakhannya.”

Permasalahannya sama dengan apa yang mereka katakan dalam masalah gadai, yaitu: Apabila orang yang menggadaikan barang tidak ada di tempat, sedangkan tukang gadai mengalami kesulitan membuktikan barang gadaiannya di hadapan kadi, maka tukang gadai boleh menjual barang yang digadaikan kepadanya itu tanpa harus merujuk kepada kadi lagi. Akan tetapi, masalah fasakh nikah lebih penting dan lebih banyak terjadi.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani

Tiada fasakh karena miskin

Tidak ada fasakh karena miskin tidak dapat emberi nafkah dan yang sejenis dengannya, atau tidak dapat membayar maskawin sebelum kemiskinan si suami dapat dibuktikan, baik melalui pengakuan suami sendiri ataupun melalui bukti yang menunjukkan bahwa keadaan suami sekarang benar-benar jatuh miskin. Dalam hal ini masih belum cukup hanya dengan mengemukakan bukti yang menunjukkan bahwa si suami tidak ada di tempat dalam keadaan miskin.

Dalam mengemukakan bukti diperbolehkan melakukan kesaksian yang menunjukkan bahwa keadaan si suami di masa sekarang dalam kesulitan, yaitu berpegang kepada keadaan si suami di saat meninggalkan dirinya, yaitu keadaan kaya dan miskin. Pihak istri tidak boleh ditanya, “Darimana kamu mengetahui bahwa keadaan suami sekarang jatuh miskin?”

Seandainya dijelaskan sandaran pembuktiannya itu, maka persaksian menjadi batal.

Hendaknya pembuktian dikemukakan di hadapan kadi atau hakim, permasalahannya harus dilaporkan kepadanya. Untuk itu, keputusan hukum, baik secara lahir ataupun batin, tidak dapat dilaksanakan sebelum dilaporkan. Iddah si istri belum dihitung melainkan mulai dengan fasakh dilakukan.

Demikianlah penjelasan kami mengenai permasalahan fasakh yang berkenaan dengan kemiskinan yang menimpa suami. Mudah-mudahan uraian singkat di atas dapat memberikan manfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt dan dalam ridha-Nya.

 

Sumber: Kitab Fat-hul Mu’in karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani