Sistem Bagi Hasil Dalam Islam

Jika pembelian yang diakuinya itu mempergunakan harta hasil qiradh, maka hasil pembelian tersebut menjadi harta qiradh pula, sekalipun ‘amil berniat membelinya untuk dirinya sendiri. Demikianlah menurut imam yang menetapkan pendapat ini di dalam Al Mathlab. Berdasarkan hipotesis ini bukti pemilik barang dapat didengar yang menyatakan bahwa ‘amil membelinya dari harta qiradh (modal pinjaman).

Dapat dibenarkan ucapan seorang ‘amil yang mengatakan, “Engkau belum pernah melarangku membeli barang ini,” karena pada asalnya tidak ada larangan.

Muwakkil dan ‘amil berselisih mengenai persentase keuntungan

Seandainya kedua belah pihak berselisih mengenai persentase keuntungan yang dipersyaratkan, apakah setengah atau sepertiga misalnya, maka keduanya saling disumpah. Sesudah transaksi qiradh dibubarkan ‘amil memperoleh upah yang pantas, sedangkan semua keuntungan menjadi pemilik barang.

Atau kedua belah pihak berselisih pendapat mengenai status pihak ‘amil, apakah sebagai wakil atau sebagai pengelola modal qiradh. Maka yang dibenarkan adalah pemilik modal melalui sumpahnya, kemudian dia tidak dibebani memberi upah kepada ‘amil.

Cara Menyelesaikan Perselisihan Dalam Sistem Bagi Hasil

Seandainya pemilik mengajukan gugatan setelah terjadi kerusakan pada barangnya bahwa barang tersebut merupakan utang, sedangkan ‘amil yang mengelolanya mengatakan qiradh, maka ‘amil disumpah. Demikianlah menurut apa yang difatwakan oleh Ibnu Shalah, sama halnya dengan Al Baghawi, karena pada asalnya tidak ada tanggungan kerugian atasnya. Lain halnya menurut apa yang dikuatkan oleh Az Zarkasyi dan lain-lainnya yang membenarkan pihak pemilik barang.

Jika kedua belah pihak mengemukakan bukti masing-masing, yang lebih didahulukan adalah bukti dari pihak pemilik, menurut pendapat yang kuat alasannya, karena pada pihaknya terdapat lebih banyak informasi

Pengakuan ‘amil dapat dibenarkan melalui sumpahnya

Pihak ‘amil dapat dibenarkan pula melalui sumpah tentang pengakuan tidak memperoleh keuntungan sama sekali, tentang pengakuan besarnya jumlah keuntungan karena mengamalkan prinsip asal pada kedua pengakuan tersebut, dan juga tentang pengakuan mengenai kerugian yang dialaminya secara rasional. Dikatakan demikian karena ‘amil sama kedudukannya dengan orang yang dipercaya.

Seandainya ‘amil mengatakan, “Aku memperoleh keuntungan sekian,” kemudian dia mengatakan, “Aku keliru dalam melakukan perhitungan,” atau sesudahnya dia mengatakan, “Aku dusta,” maka hal ini tidak dapat diterima. Dikatakan demikian karena dia telah mengakui sesuatu yang menjadi hak milik orang lain, maka pencabutan pengakuannya tidak dapat diterima.

Akan tetapi, dapat diterima ucapan sesudah itu jika dia mengatakan, “Aku mengalami kerugian,” jika memang cukup rasional, mislanya harga barang turun drastis secara mendadak.

Dapat dibenarkan pula melalui sumpah sewaktu mengembalikan modal kepada pemilik, sebab pemilik telah mempercayakannya; kedudukan barang tersebut sama dengan barang titipan.

Seorang ‘amil dapat dibenarkan dalam pengakuan mengenai jumlah modal, mengingat pada prinsipnya pertambahan modal tidak ada.

Demikian pula dengan ucapannya yang menyatakan, “Aku telah membeli barang ini untukku sendiri atau sebagai qiradh yang transaksinya berada dalam tanggunganku.” Dikatakan demikian karena dia lebih mengetahui tujuannya.

Cara Memperoleh Keuntungan Dari Qiradh (bagi hasil)

Seorang ‘amil boleh melakukan tasharruf, sekalipun terhadap barang dagangan, karena suatu maslahat, tetapi tidak boleh menjualnya dengan harga jauh lebih murah daripada harga pasaran dan tidak boleh menjualnya dengan tidak kontan tanpa seizin pemilik modal. ‘Amil tidak boleh bepergian membawa barang hasil qiradh tanpa seizin pemilik, sekalipun jarak perjalanannya dekat, tidak ada gangguan yang mengkhawatirkan (aman), dan tidak memerlukan biaya, yang akhirnya dia harus menanggung kerusakan dan juga berdosa. Akan tetapi, sekalipun demikian transaksi qiradh tetap utuh seperti semula.

Dengan izin pemilik modal, dia boleh melakukan prjalanan tersebut, tetapi tidak boleh memakai jalan laut kecuali melalui izin khusus dari pemiliknya.

Bagian ‘Amil diperoleh dari keuntungan penjualannya

‘Amil tidak menerima nafkah dari harta qiradh buat dirinya sendiri, baik ketika sedang berada di tempat ataupun ketika sedang bepergian, karena dia memiliki bagian tersendiri dari keuntungan penjualannya. Oleh karena itu, dia tidak berhak memiliki yng lain. seandainya dalam transaksi qiradh disyaratkan adanya pembiayaan buat ‘amil, maka transaksi tersebut batal.

Seorang ‘amil dapat dibenarkan melalui sumpah pengakuannya yang menyatakan bahwa barang yang mengalami kerusakan seluruh atau sebagiannya, sebab kedudukannya sama dengan orang yang dipercayai.

Kerusakan yang menjadi tanggungan ‘amil

Dibenarkan bahwa telah di nash kan di salam kitab Al Buwaithi dan dipegang oleh sejumlah ulama terdahulu, yaitu: seandainya seorang ‘amil mengambil sejumlah barang yang dia tidak mungkin dapat merawatnya, lalu ada sebagiannya yang mengalami kerusakan, maka dia harus menanggungnya, sebab dia bersikap sembrono tanpa memikirkan akibatnya di saat mengambilnya. Ketentuan yang sama diberlakukan terhadap wakil, orang yang dititipi, dan orang yang diwasiati.

Siapakah Pengelola Transaksi Qiradh (Bagi Hasil)

Seorang pengelola dalam transaksi qiradh yang fasid (rusak) berhak menerima upah yang sepadan, sekalipun usahanya tidak membawa keuntungan, sebab dia mau bekerja demi mengharapkan keuntungan yang dijanjikan transaksi qiradh.

Termasuk transaksi qiradh yang rusak menurut Ibnu Ziyad ialah suatu hal yang biasa dilakukan oleh sebagian kalangan orang, yaitu menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain untuk dikelola, dengan syarat harap dikembalikan setiap sepuluhnya menjadi dua belas, tanpa memandang apakah dia memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian.

Keuntungan dan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal

Pihak ‘amil (pengelola) hanya berhak memperoleh upah yang sepantasnya, sedangkan semua keuntungan dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Kedudukan ‘amil terhdapa modal yang dikelolanya adalah sebagai orang yang dipercaya. Oleh sebab itu jika dia berlaku sembrono dalam pengelolaannya, misalnya melampaui tempat yang diizinkan oleh pemilik modal untuk usahanya, maka pengelola harus menanggung kerugian (jika ada barangnya yang rusak).

‘Amil tidak memperoleh upah jika dalam transaksi qiradh yang rusak disebutkan bahwa semua keuntungan adalah untuk pemilik modal, sebab sudah jelas dia melakukannya secara kerja bakti.

Cukup beralasan jika dikatakan bahwa ‘amil tidak berhak mendapat suatu upah pun jika dia mengetahui bahwa transaksi qiradh-nya rusak dan dia tidak akan mendapat upah.

Tetapi tasharruf (pengelolaan) yang dilakukan oleh ‘amil dalam transaksi qiradh yang rusak dianggap sah (jka dia tidak mengetahui bahwa transaksi qiradnya rusak). Hanya, tidak halal baginya melakukan pen-tasharruf-an sesudah dia mengetahui bahwa transaksi qiradh-nya rusak.

Syarat Sah Transaksi Qiradh (Bagi Hasil)

Sesungguhnya qiradh dinilai sah hanya dengan shighat berupa ijab dari pemilik harta, misalnya, “Aku memberikan qiradh kepadamu,” atau “Aku bermu’amalah dengan mu dalam usaha ini,” atau “Ambillah dirham-dirham ini dan gunakanlah sebagai modal berdagang,” atau berniagalah dengan syarat keuntungan dibagi di antara kita.”

Sah pula dengan kabul dari pihak pengelola secara spontan memakai kalimat yang menunjukkan makna kabul.

Menurut pendapat lain, ijab dengan ungkapan perintah cukup dengan mengatakan, “Terimalah uang ini dan pakailah untuk modal berdagang,” dan kabul cukup dilakukan dengan pelaksanaannya. Perihalnya sama dengan masalah wakalah.

Syarat bagi pemilik modal sama dengan syarat bagi muwakkil dan wakil

Syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik modal dan pengelolanya sama dengan muwakkil dan wakil. Dengan kata lain, keduanya berpredikat sah untuk melakukan tasharruf.

Selain itu disyaratkan hendaknya keuntungan usaha adalah milik mereka berdua, yakni pemilik dan pengelola. Untuk itu, tidak sah bila keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

Disyaratkan pula hendaknya persentase pembagian keuntungan bersifat telah dimaklumi (oleh kedua belah pihak), misalnya paroan atau sepertiganya.

Seandainya seorang pemilik modal mengatakan, “Aku memberimu pinjaman qiradh dengan syarat nanti keuntungannya buat kita,” maka yang dinilai sah ialah masing-masing mendapat setengahnya. Atau pemilik modal mengatakan, “Kamu akan memperoleh bagian seperempat dari enam persepuluh keuntungannya (satu perdua ratus empat puluhnya)”, maka dinilai sah pula sekalipun kedua belah pihak tidak mengerti bilangan persentase tersebut di saat transaksi karena mudah dipelajari. Yang dimaksud dengan seperempat dari enam persepuluh ialah satu perdua ratus empat puluh.

Seandainya dalam transaksi qiradh disyaratkan keuntungan sebanyak sepuluh dinar bagi salah satu pihak, atau disyaratkan satu jenis keuntungan, mislanya budak (buat salah satu pihak), maka transaksinya batal.